PENYEBUTAN/PENCANTUMAN OBJEK JAMINAN DALAM SKMHT.

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c UUHT ditegaskan bahwa dalam SKMHT wajib mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor. ï· Pasal 4 UUHT menegaskan pula bahwa objek Hak Tanggungan yaitu : (1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah : a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha; c. Hak Guna Bangunan. (2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

selengkapnya...

Thu, 22 Jun 2017 @14:31

PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL

Bahwa hukum jual beli tanah di Indonesia dilakukan secara terang dan tunai. Dilakukan secara terbuka mengenai subjek dan objeknya serta tatacara pembayarannya pada saat barang diserahkan oleh pembeli maka penjual menerima uangnya, kemudian pada saat itu dibuat tanda bukti atau akta telah terjadinya jual beli tersebut. ï· Dalam praktek kenotariatan dan dalam rangka permintaan masyarakat sering dibuatkan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk menjual tanah. Alasan atau latar belakang dibuatnya kedua akta tersebut, antara lain :

selengkapnya...

Thu, 22 Jun 2017 @14:28

PEMBATALAN ISI AKTA PPAT

Akta PPAT termasuk akta jual beli dapat dibuat akta pembatalannya sepanjang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, Pasal 45 ayat (10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. ï· Substansi dari ketentuan tersebut ada 2 (dua) pembatalan akta PPAT, yaitu: 1. pembatalan dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, 2. pembatalan

selengkapnya...

Thu, 22 Jun 2017 @14:26

PPAT DAN NOTARIS AGAR TIDAK MEMBUAT AKTA YANG SALING BERTENTANGAN

PPAT / Notaris diminta untuk tidak membuat akta yang saling bertentangan, contohnya : 1. telah dibuat akta jual beli PPAT kemudian dibuat akta notaril yang menerangkan bahwa jual beli tersebut belum lunas. 2. Dibuat Akta Sewa-Menyewa, karena ingin menghundari bayar pajak sewa- menyewa, dibuat juga akta Pinjam â Pakai. 3. Sebenarnya jual beli antara orang tua ke anak atau anak ke orang tua, karena menghindari bayar pajak (PPh dan BPHTB) dibuatlah akta Hibah. 4. Membeli property yang diatasnamakan orang lain, kemudian dibuat akta lain yang isinya menegaskan bahwa property tersebut bukan miliknya.

selengkapnya...

Thu, 22 Jun 2017 @14:24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »